Informasi Penting - Perlakuan Pajak Impor dan Pengiriman Barang dari Batam

Aturan Impor Barang Kiriman Terbaru Berlaku 20 Januari 2020

Pemerintah melalui Bea Cukai telah menetapkan ketentuan impor terbaru terkait barang kiriman yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 199/PMK.10/2019 dan akan mulai berlaku pada 30 Januari 2020. 

Dalam aturan ini Bea Cukai menyesuaikan nilai pembebasan bea masuk atas barang kiriman dari sebelumnya USD 75 menjadi USD 3 per kiriman. Sedangkan pungutan pajak dalam rangka impor (PDRI) diberlakukan normal. 

Namun demikian pemerintah juga merasionalisasi tarif dari semula berkisar ± 27,5% - 37,5% (bea masuk 7,5%, PPN 10 %, PPh 10% dengan NPWP, dan PPh 20% tanpa NPWP) menjadi ± 17,5% (bea masuk 7,5%, PPN 10 %, PPh 0%).

Kemudahan Impor - Pengemas Yang dipakai Berulangkali (Returnable Package)

Importir dapat mempergunakan pengemas yang dipakai berulangkali dalam pelaksanaan importasinya. Izin pemasukan dan pengeluaran pengemas yang dipakai berulangkali ke dan dari daerah pabean diberikan oleh Kepada Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai atau pejabat yang ditunjuknya dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan setiap tahunnya dapat diperpanjang atas permohonan importir.

Pemberitahuan Impor Barang Berkala

Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan kemudahan dengan PIB Berkala untuk penyelesaian barang impor yang telah dikeluarkan terlebih dahulu dengan menggunakan Dokumen Pelengkap Pabean dan jaminan dalam periode paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Kemudahan sebagaimana dimaksud diberikan kepada Importir yang mengimpor barang :

Penimbunan dan Pemeriksaan Barang Impor di Gudang atau Lapangan Importir di Luar Kawasan Pabean

Penimbunan  Barang Impor di Gudang atau Lapangan Importir di Luar Kawasan Pabean.

Penimbunan barang impor dapat dilakukan di gudang atau lapangan importir diluar Kawasan Pabean setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuknya dalam hal :

• keadaan darurat (force majeur)
• sifat barang yang bersangkutan sedemikian rupa sehingga tidak dapat ditimbun di TPS di Kawasan Pabean
• kongesti yang dinyatakan secara tertulis oleh pihak terkait/berwenang dan/atau
• alasan lainnya berdasarkan pertimbangan Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya

Pengeluaran Barang Impor Untuk dipakai Dengan Menggunakan Jaminan (Vooruitslag)

Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai dari Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara (TPS) atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS setelah dokumen pelengkap pabean dan jaminan diserahkan ke kantor pabean. Pengeluaran barang impor tersebut diberikan terhadap importir yang telah mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan/atau cukai dan atas permohonan dimaksud belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian fasilitas tersebut. Terhadap barang impor untuk keperluan penanggulangan bencana alam dapat dikeluarkan sebelum pengajuan permohonan.

Kemudahan Impor Pelayanan Segera

Untuk mendapatkan pelayanan segera, Importir mengajukan :

• Dokumen pelengkap Pabean dan jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai dan PDRI
• PIBT dilampiri Dokumen Pelengkap Pabean dan bukti pembayaran atau jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai dan PDRI sepanjang importasi dilakukan oleh orang perorang dan tidak untuk diperdagangkan.

Kemudahan Pelayanan Impor Pemberitahuan Pendahuluan (Prenotification)

Importir dapat menyampaikan pemberitahuan pendahuluan dengan mengajukan PIB sebelum penyerahan Inward Manifest, dengan ketentuan sebagai berikut :

• bagi Importir MITA Prioritas tanpa harus mengajukan permohonan
• bagi importir lainnya setelah mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk

Kemudahan Dibidang Pelayanan Impor sebagai MITRA UTAMA

Mitra Utama yang selanjutnya disebut MITA adalah Importir Jalur Prioritas yang penetapannya dilakukan oleh Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal tentang Jalur Prioritas; Orang yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai Mitra Utama oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Direktur Jenderal berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal.

Pemasukan dan Pengeluaran Barang Impor ke TPS di KPPT

Pemasukan barang impor ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu hanya berasal dari TPS diluar KPPT dan hanya dapat dilakukan oleh Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat (TPB) atau Importir Produsen yang berisiko rendah atau menengah yang telah dilakukan penunjukan oleh Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Direktur setelah mendapat rekomendasi Direktur Teknis Kepabeanan dan Direktur Penindakan dan Penyidikan.

Pengeluaran Barang Impor Untuk Diekspor Kembali

Terhadap barang impor yang masih berada di dalam Kawasan Pabean dapat di ekspor kembali  apabila :

• tidak sesuai pesanan
• tidak boleh diimpor karena adanya perubahan peraturan
• salah kirim
• rusak
• tidak dapat memenuhi persyaratan impor dari instansi teknis

Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk Diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean Lainnya

Pengeluaran barang impor dari kawasan pabean dari suatu kantor pabean dengan tujuan untuk diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean di kantor pabean lainnya dilakukan oleh pengusaha tempat penimbunan sementara di kawasan pabean asal berdasarkan permintaan importir. Pengusaha tempat penimbunan sementara yang akan mengeluarkan barang, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean pada kantor pabean yang mengawasi kawasan pabean asal.

Pengeluaran Barang Impor untuk Diangkut Terus atau Diangkut Lanjut

Barang impor atau ekspor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut dan wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean. 

Pemberitahuan pabean dimaksud berupa manifest keberangkatan sarana pengangkut (outward manifest).

Pengeluaran Barang Impor ke Tempat Penimbunan Berikat

Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean dan pengangkutannya ke Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dilakukan dengan menggunakan SPPB - TPB atau SPPB - TPB Merah. Pengangkutan barang impor dari Kawasan Pabean dilakukan penyegelan oleh Pejabat bea dan cukai.

Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean dilakukan setelah pos BC 1.1 ditutup oleh Pejabat bea dan cukai yang mengelola Manifest berdasarkan :

Impor Barang Pribadi Pelintas Batas

Pelintas Batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui Pos Pengawas Lintas Batas.

Barang Pribadi Pelintas Batas adalah semua barang yang dibawah oleh Pelintas Batas, tetapi tidak termasuk Barang Dagangan.

Impor Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut

Awak Sarana Pengangkut adalah setiap orang yang karena sifat pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkut. Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut adalah semua barang yang dibawa oleh Awak Sarana Pengangkut tetapi tidak termasuk Barang Dagangan.

Terhadap Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 50.00 (lima puluh US Dollar) per orang untuk setiap kedatangan, diberikan pembebasan bea masuk. Dalam hal melebihi batas nilai pabean, atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Impor Barang Pribadi Penumpang

Penumpang adalah setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut tetapi bukan Awak Sarana Pengangkut dan bukan Pelintas Batas.

Terhadap Barang Pribadi Penumpang, dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 250.00 (dua ratus lima puluh US Dollar) per orang atau FOB USD 1,000.00 (seribu US Dollar) per keluarga untuk setiap kedatangan, diberikan pembebasan bea masuk. Dalam hal barang pribadi penumpang melebihi nilai pabean dimaksud, atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Pengeluaran Barang Impor Dengan PIBK / BC 2.1

Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) adalah merupakan pemberitahuan impor untuk dipakai yang sederhana. PIBK dapat digunakan untuk memberitahukan impor barang sebagai berikut :

• barang pindahan
• barang impor sementara yang dibawah penumpang
• sarana angkut laut dan udara
• barang impor melalui jasa titipan
• barang lain ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Ketentuan Lainnya Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai

Barang Impor Eksep

Apabila pada saat pengeluaran barang impor dari kawasan pabean terdapat selisih kurang dari jumlah yang diberitahukan dalam PIB (eksep), penyelesaian atas barang yang kurang tersebut dilakukan dengan menggunakan PIB semula paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal SPPB.

Penelitian Tarif dan Nilai Pabean

Untuk pemenuhan hak keuangan negara dan ketentuan impor yang berlaku, pejabat melakukan penelitian terhadap tarif dan nilai pabean yang diberitahukan. Penelitian dimaksud diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PIB.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan PDRI, pejabat menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP).

Pemeriksaan Fisik Peti Kemas

Pemeriksaan fisik barang harus dimulai paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJM atau SPPF. Importir atau kuasanya menyampaikan kesiapan dimulainya pemeriksaan fisik barang kepada pejabat. Untuk Kantor Pabean yang mengoperasikan pemindai peti kemas, pemeriksaan fisik barang dapat dilakukan dengan menggunakan pemindai peti kemas. Pemeriksaan dengan menggunakan pemindai peti kemas dilakukan terhadap :