PELABUHAN BUNGKUTOKO KENDARI

Pelabuhan Bungkutoko akan dikembangkan sebagai pelabuhan kontainer mengingat laut Bungklutoko yang cukup dalam dan dapat didarati oleh kapal-kapal berukuran besar. Selain itu, dengan adanya pembangunan di kawasan Bungkutoko ini, akan menjadi lokomotif pembangunan Kota Kendari yang saat ini terus berbenah untuk mensejajarkan diri dengan kota-kota lain di Indonesia. 

Bungkutoko adalah satu-satunya pulau yang dimiliki oleh Kota Kendari, meskipun saat ini sebuah jembatan telah menjadi penghubung pulau itu dengan daratan Kendari.

Lokasi Pelabuhan Bungkutoko sendiri berada persis di mulut Teluk Kendari yang menjadi tempat pertemuan arus keluar masuk air laut dari Teluk Kendari serta dari Laut Banda. Letak geografis ini membuat daerah tersebut kaya dengan plankton yang disenangi berbagai jenis ikan laut dalam maupun ikan pesisir. 

Pelabuhan Laut Bungkutoko memiliki luas area daratan 353,5 x 200 meter persegi, lapangan penumpukan 18.236 persegi, gudang 60 x 20 meter persegi dan kantor seluas 15,5 x 25 meter persegi. Sedangkan sisi lautnya memiliki dermaga seluas 200 x 20 meter persegi, kedalaman -8 Mlws, Trestle 206 x 8 meter persegi dan Causeway 150 x 8 meter persegi. Dengan fasilitas seperti itu, Pelabuhan Bungkutoko bisa disandari oleh kapal-kapal berbobot 6.000 DWT. 

Pengembangan ke depan, Pelabuhan Bungkutoko tidak hanya sebagai pelabuhan kontainer, melainkan dijadikan sebagai pelabuhan multipurpose. 

Address Jln. Konggoasa No. 1 Kendari, 93127 – South East Sulawesi 

Phone : 062 – 0401 – 321087 

Fax : 062 – 0401 – 321976 

Position 03° 58’ 25” S / 125° 11’ 00” E 

No. of Map Map No. 107 

Anchorage 03° 58’ 30” S / 122° 38’ 00” E 

Local Time GMT + 8 hours 

Max. Size Max draft 9.0 m 

Operational Time Open 24 hours, even in holiday. Tides do not effect to entry 

Radio Kendari Coast Radio Station, call sign PKF 3. 

Operates 12 hours with time schedule: Telephony 2182 Khz (00.00 – 02.00 GMT)

Pelabuhan Bungkutoko Kendari

Pelabuhan Bungkutoko akan dikembangkan sebagai pelabuhan kontainer mengingat laut Bungklutoko yang cukup dalam dan dapat didarati oleh kapal-kapal berukuran besar.

Selain itu, dengan adanya pembangunan di kawasan Bungkutoko ini, akan menjadi lokomotif pembangunan Kota Kendari yang saat ini terus berbenah untuk mensejajarkan diri dengan kota-kota lain di Indonesia.

Pelabuhan Sungai dan Danau

Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul adalah pelabuhan sungai dan danau yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas melayani penumpang dalam jumlah besar, mempengaruhi perkembangan ekonomi secara regional atau berbagai kabupaten, berperan dalam transportasi antar propinsi atau antar kabupaten, dan memiliki fasilitas pelabuhan yang memadai, serta dapat memberikan pelayanan minimal sesuai dengan standar nasional.

Pelabuhan Laut Yang Melayani Angkutan Penyeberangan

Pelabuhan kelas I

Penetapan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan kelas I harus memperhatikan kriteria teknis sebagai berikut:

• Pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul jembatan bergerak (lintas penyeberangan);
• Menghubungkan Jalan Arteri Primer (JAP); Jalan tol, Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1), jalan strategis nasional dan antar negara;
• Lokasi pelabuhan secara strategis berada pada sabuk penyeberangan nasional dan penghubung antar sabuk;
• Pelabuhan yang diusahakan secara komersil.

Pelabuhan Laut Yang Melayani Angkutan Laut

Pelabuhan Utama

Lokasi Pelabuhan Utama berpedoman pada kriteria teknis sebagai berikut:

• Kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar internasional;
• Berada dekat dengan jalur pelayaran internasional kurang dari 500 mil dan jalur pelayaran nasional kurang dari 50 mil;
• Memiliki jarak dengan pelabuhan utama lainnya minimal 200 mil;
• Kedalaman kolam pelabuhan minimal -9 m LWS;
• Memiliki dermaga dengan kapasitas minimal 10.000 DWT;
• Panjang dermaga minimal 350 m’;
• Luas lahan pelabuhan minimal 50 Ha;
• Berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional;
• Diproyeksikan melayani Angkutan petikemas minimal 100.000 TEUs/tahun atau angkutan lain yang setara;
• Memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang.

Peran Angkutan Penyeberangan

Transportasi penyeberangan saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam sektor transportasi sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan peran transportasi penyeberangan dalam menghubungkan daerah yang terluar, terpencil, terdepan serta sebagai feeder transportasi laut untuk mendukung konsep Tol Laut.

Transportasi penyeberangan secara tidak langsung berperan sebagai penghubung lintas pada jalur pelayaran laut maupun pelayaran perintis. Keberadaan transportasi penyeberangan juga dapat bersifat sebagai shortcut atau memperpendek jarak tempuh, sebagaimana definisi dari angkutan penyeberangan. 

Transportasi Penyebrangan

Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran).

Keberadaan angkutan penyeberangan, mampu mengatasi keterbatasan angkutan jalan atau angkutan kereta api dalam menghubungkan dua lokasi yang terpisah oleh perairan atau dapat dikatakan sebagai penyambung sistem jaringan yang terputus oleh perairan. 

Pengembangan Konektivitas Antarmoda di Pelabuhan

Pelabuhan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terhubung dengan moda lainnya. Integrasi antara moda transportasi laut dan darat yang ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai perlu direncanakan secara komprehensif. 

Selain kebutuhan jalan akses pendukung, akses jaringan kereta api ke/dari pelabuhan perlu dibangun hingga masuk ke lapangan penumpukan atau gudang, supaya kecepatan dan jadwal bongkar muat kapal dapat diimbangi oleh jadwal dan kapasitas angkut kereta api atau sebaliknya.

Pengembangan Kapasitas Pelabuhan

Muatan yang harus dilayani di masa mendatang, mengharuskan pelabuhan Indonesia mengembangkan kapasitas pelayanannya, baik melalui perbaikan kelembagaan (institusional), peningkatan kinerja pelayanan dalam bentuk produktivitas bongkar muat, maupun pengembangan fisik pelabuhan. Tidak hanya pada pelabuhan yang sudah beroperasi, melainkan pula pelabuhan-pelabuhan baru yang menjadi kebijakan Pemerintah. 

Peran Pelabuhan dalam Pengembangan Tol Laut dan Short-Sea Shipping

Jaringan Pelayaran Short Sea Shipping

Dalam RIPN yang terdahulu, terdapat beberapa rencana pengembangan transportasi laut yang belum dielaborasi sejauh mana peran pelabuhan serta pengaruh dari implementasi rencana-rencana tersebut terhadap pelabuhan. 

Rencana pengembangan atau kebijakan yang kemudian dikaji dalam reviu RIPN ini diantaranya adalah pengembangan Jaringan Tol Laut dan pengembangan Jaringan Short Sea Shipping (SSS).

Kebijakan Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau dan Dalam mendukung Aksesibilitas Destinasi Wisata Prioritas Nasional

Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau sebagai salah satu mata rantai yang mempengaruhi sistem kepelabuhanan secara umum ditetapkan berdasarkan fungsi dan perannya. 

Arah kebijakan dimaksud meliputi:

• Peran jaringan pelayanan lalu-lintas angkutan sungai sebagai penghubung antar wilayah;
• Peran jaringan pelayanan lalu-lintas angkutan sungai sebagai penghubung antar simpul dalam jaringan prasarana transportasi secara terpadu, intra atau antar moda;
• Peran jaringan pelayanan lalu-lintas angkutan sungai sebagai penghubung logistik;
• Peran jaringan pelayanan lalu-lintas angkutan sungai sebagai penyedia jasa perpindahan orang atau barang.

Kebijakan Sabuk Penyeberangan Nasional

Salah satu kebijakan untuk menunjang konsep Tol Laut adalah pengembangan Sabuk Penyeberangan Nasional. Kebijakan Sabuk Penyeberangan Nasional adalah konsepsi spasial terkait pengembangan jaringan transportasi penyeberangan nasional sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan nasional dan jaringan jalan rel yang terputus oleh perairan sehingga menjadi suatu kesatuan pengembangan transportasi darat nasional yang utuh dan tidak terpisahkan.

Pengembangan Kepelabuhan dan Kebijakan Tol Laut

Perumusan Kebijakan Pelabuhan Nasional sebagaimana diuraikan diatas ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur Pelayaran, namun dalam implementasinya perlu disinergikan dengan rencana strategis nasional melalui 9 (sembilan) Agenda Pembangunan Pemerintahan (Nawacita) yang salah satu prioritas agendanya adalah akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. 

Arah Kebijakan Pelabuhan Nasional

Kepelabuhanan Nasional khususnya diarahkan untuk mewujudkan sektor kepelabuhanan menjadi industri jasa kepelabuhanan yang kompetitif dengan sistem operasi pelabuhan, baik dalam bidang keselamatan pelayaran maupun perlindungan lingkungan maritim. 

Kebijakan Pelabuhan Nasional diarahkan dalam upaya:

Mendorong investasi swasta

Partisipasi swasta/badan usaha merupakan salah satu sektor yang menunjang keberhasilan dalam percepatan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan karena kemampuan finansial sektor publik yang terbatas.

Tujuan Pengembangan Kepelabuhan Nasional

Kebijakan pelabuhan nasional merupakan bagian dalam proses integrasi multimoda dan lintas sektoral. Peran pelabuhan tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi nasional dan strategi pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pelabuhan nasional tersebut lebih menekankan pada perencanaan jangka panjang dalam aspek kemitraan antar lembaga pemerintah dan antar sektor publik serta swasta.